Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah Aceh dalam Pemberian Izin Usaha Pengolahan Pertambangan

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang diskresi dan tanggung jawab Pemerintah Aceh dalam pemberian izin usaha pertambangan di Aceh. Tujuan penelitian ini, untuk menganalisis tanggung jawab dan diskresi Pemerintah Aceh dalam izin usaha dan moratorium pengelolaan pertambangan di Aceh. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa, Pemerintah Aceh berwenang dalam memberikan izin usaha pertambangan sebagai aspek pengelolaan, namun tidak dengan pengawasan, ada kegiatan yang tidak diberikan oleh UU Minerba dalam pengawasan seperti, penyelidikan dan inventaris tidak menjadi bagian kewenangan Pemerintah Aceh. Diskresi dan tanggung jawab Pemerintah Aceh dalam pengelolaan tambang illegal dengan adanya moratotium yang dibentuk secara khusus oleh pemerintah aceh dalam menangani berbagai hal permasalahan izin usaha pertambangan, nanum hingga saat ini diskresi ini belum mengahasila ouput sesuai dengan harapan masyarakat Aceh.

Keywords

• Diskresi
• Tanggung Jawab
• Izin Usaha Pertambangan