Kajian Penerapan Kerjasama Pemerintah Daerah Badan Usaha(KPDBU) dalam Penyelenggaraan Infrastruktur

Abstract

Abstrak Sejak tahun 2015 pemerintah terus mendorong penyelenggaraan infrastruktur melalui Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Berdasarkan Perpres 30/2015 KPBU tidak hanya untuk pemerintah pusat tetapi juga untuk pemerintah daerah yang dikenal dengan nama Kerjasama Pemerintah Daerah Badan Usaha (KPDBU). Availability Payment (AP) merupakan salah satu bentuk KPDBU dimana pemerintah melakukan pembayaran untuk kinerja yang dihasilkan Badan Usaha tanpa bergantung pada demand. Kota Bandung sudah lama merencanakan untuk melakukan KPDBU melalui AP tetapi belum terlaksana, contohnya untuk penerangan jalan umum (PJU). Tujuan Penelitian ini adalah melakukan kajian terhadap konsep AP untuk infrastruktur daerah meliputi kajian anggaran, institusi dan regulasi pada rencana penyelenggaraan KPDBU PJU Kota Bandung. Penelitian dilakukan berdasarkan data sekunder dan data primer. Data sekunder terkait anggaran, peraturan, dan struktur organisasi. Adapun data primer dilakukan berdasarkan wawancara dan FGD dengan nara sumber kementerian keuangan, bappenas, Pemerintah Kota Bandung, dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa 1. Dari aspek biaya, tren PAD Kota Bandung meningkat sehingga dapat diandalkan untuk pembayaran AP; 2. Berdasarkan regulasi Kota Bandung belum memiliki Perda terkait KPDBU; dan 3. Kota Bandung belum memiliki Simpul KPBU sehingga belum jelas siapa yang akan bertanggung jawab penyelenggaraan KPDBU di Kota Bandung Kata kunci: KPDBU, availabilty payment Abstract Since 2015 the government has continued to develop infrastructure by Public Private Partnership (PPP). Based on Presidential Decree 30/2015, PPP is not only for the central government but also for local governments, which is known as the local Government PPP (KPDBU). Availability Payment (AP) is a form of KPDBU where the government makes payments for performance by Business Entities without depending on demand. The city of Bandung has long planned to carry out KPDBU by AP but it has not been implemented, for example for public street lighting (PJU). The purpose of this study was to conduct a study of the AP concept for regional infrastructure including a study of the budget, institutions and regulations on the planned implementation of the KPDBU PJU City of Bandung. The research was conducted based on secondary data and primary data. Secondary data related to budgets, regulations, and organizational structure. The primary data was conducted based on interviews and FGDs with sources from the Ministry of Finance, Bappenas, Bandung City Government, and PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. The results of the study show that 1. From a cost perspective, the trend of Bandung City's locally revenue is increasing so that it can be relied upon for AP payments; 2. Based on regulations, the City of Bandung does not yet have a local regulation related to KPDBU; and 3. The city of Bandung does not yet have a PPP Node, so it is unclear who will be responsible for implementing KPDBU in the city of Bandung. Keywords: Local government PPP, availabilty payment