Strategi dan Kebijakan dalam Pengelolaan Wisata Konservasi Orangutan Sumatera (Pongo abelii) di Bukit Lawang Kabupaten Langkat Sumatera Utara

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala dan peluang untuk pengelolaan Wisata Konservasi Orangutan Bukit Lawang (WKOB) dan merumuskan strategi kebijakan alternatif dalam mengatasi kendala dalam mengelola WKOB. Metode penelitian menggunakan pendekatan sistem dengan melibatkan ahli pariwisata konservasi orangutan, ahli kehutanan, praktisi pariwisata, manajer WKOB dan orang-orang kunci yang berpengaruh terkait dengan tema penelitian. Analisis data didasarkan pada identifikasi para ahli menggunakan metode analisis Interpretative Structural Modelling (ISM) untuk analisis kendala dalam pengelolaan dan merumuskan kelembagaan dan Analitical Hierarchy Process (AHP) untuk menyusun strategi pengelolaan. Hasil penelitian menunjukkan nilai ekonomi kawasan konservasi Orangutan di Bukit Lawang adalah sebesar Rp. 1,721,082,350 yang menggambarkan nilai manfaat langsung, tidak langsung dan efek pengganda. Hasil analisis biaya manfaat menghasilkan NPV positif setelah tahun ke 10 NPV sebesar Rp. 1,880,508,946.76 dan IRR yang diperoleh sebesar 20.2% lebih tinggi dari suku bunga bank saat ini serta BCR sebesar 1.84 (di atas 1) sehingga investasi pada WKOB secara finansial dikatakan layak untuk, diterapkan. Kendala utama dalam pengelolaan WKOB adalah (a) Belum terintegrasinya retribusi dan tarif masuk, (b) Buruknya infrastruktur menuju WKOB, (c) Kurangnya sarana dan prasarana serta fasilitas dan (d) Banyaknya pintu masuk. Alternatif strategi kebijakan dalam mengatasi kendala pengelolaan WKOB adalah Pengelolaan wisata terintegrasi dan profesional dengan bobot sebesar 0.419 (41.9%) artinya alternatif utama yang dilakukan untuk mengelola WKOB adalah dengan cara pengelolaan wisata yang terintegrasi dan dijalankan secara profesional. Alternatif selanjutnya adalah melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat/wisatawan dengan bobot sebesar 0.263 (26.3%), alternatif yang ketiga adalah penyediaan infrastruktur, sarpras dan fasilitas dengan bobot sebesar 0.160 (16%), sedangkan alternatif keempat dan kelima adalah promosi wisata dan penyebaran informasi (0.097) dan pengembangan atraksi dan produk (0.062).