Jurnal Komunikasi (Dec 2016)
Tekanan Global Dalam Penundaan Eksekusi Terpidana Mati Di Indonesia
Abstract
Indonesian authorities decided on July 29, 2016 executing four drug convicts and spared the lives of 10 others that were on a death row. While the decision was the sovereign authority of the Indonesian government, it was undeniable that the decision was the result of an international pressure, particularly from the government of Pakistan which used diplomatic means to influence the Indonesian government. Previously, the Indonesian authorities was so determined to bring the 14 drug convicts, including one Pakistani, before the firing squad. The public was almost certain that all 14 drug convicts would be executed at dawn on July 29. It turned out that only four of them were killed, leaving 10 others, including Pakistani Zulfiqar Ali, spared. This writing observes the diplomatic moves as a form of global communication by the Pakistani government as reported in the media. terpidana narkoba pada tanggal 29 Juli, 2016 dan menunda eksekusi atas 10 terpidana lainnya. Keputusan tersebut tentunya merupakan kedaulatan pemerintah Indonesia. Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri keputusan tersebut adalah hasil dari tekanan internasional, khususnya dari pemerintah Pakistan melalui perangkat diplomatik. Sebelumnya, pemerintah Indonesia amat yakin dengan keputusannya untuk melakukan eksekusi terhadap 14 terpidana narkoba, termasuk seorang warga negara Pakistan. Publik pun dibuat yakin bahwa seluruh 14 terpidana itu akan dieksekusi pada dini hari tanggal 29 Juli, 2016. Namun, pada akhirnya hanya 4 terpidana narkoba yang diseksekusi. Tulisan ini mengamati langkah-langkah diplomasi, sebagai bentuk Komunikasi Global, yang dilakukan pemerintah Pakistan sebagaimana dilaporkan dalam pemberitaan media. Penelitian ini disusun dengan melakukan content analysis atas laporan pemberitaan media terkait rencana pemerintah Indonesia melaksanakan eksekusi terhadap terpidana narkoba. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran bahwa kebijakan pemerintah di sebuah negara tidak terlepas dari kepentingan negara lain.
