Pendaftaran dan Eksekusi Jaminan Fidusia terhadap Objek yang Terletak di Luar Negeri

Lambung Mangkurat Law Journal. 2017;2(1):89-98

 

Journal Homepage

Journal Title: Lambung Mangkurat Law Journal

ISSN: 2502-3136 (Print); 2502-3128 (Online)

Publisher: Universitas Lambung Mangkurat

Society/Institution: Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Hukum

LCC Subject Category: Law: Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence

Country of publisher: Indonesia

Language of fulltext: English, Indonesian

Full-text formats available: PDF

 

AUTHORS

Kastalany (Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat)

EDITORIAL INFORMATION

Peer review

Editorial Board

Instructions for authors

Time From Submission to Publication: 3 weeks

 

Abstract | Full Text

:Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan hukum normatif dengan tipe penelitian doctrinal research. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberikan gambaran hukum. Asas Domisili dalam Undang-undang Jaminan Fidusia digambarkan pada penjelasan Pasal 11 yang menyatakan Pendaftaran Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan Pemberi Fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai Benda yang telah dibebani Jaminan Fidusia. Jika menelusuri kembali pada Pasal 17 AB terdapat penjelasan yang menyatakan terhadap benda-benda tetap (tidak bergerak) berlaku perundangundangan negara atau tempat dimana benda-benda itu terletak. Tempat atau letak suatu benda tidak bergerak merupakan titik taut yang menentukan hukum yang harus diberlakukan menurut azas lex rei sitae. Dalam situasi ini ketiadaan asas dalam Jaminan Fidusia membutuhkan solusi hukum yakni melakukan revisi kembali Undang-undang Jaminan Fidusia.