Asy Syar'iyyah: Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Islam (Nov 2023)

MANAJEMEN STRATEGIS DIGITALISASI BANK: BPRS PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

  • Syaifuddin Syaifuddin,
  • Abu Sanmas,
  • Asep Hedi Turmudi

DOI
https://doi.org/10.32923/asy.v8i2.3593
Journal volume & issue
Vol. 8, no. 2
pp. 84 – 113

Abstract

Read online

This study aims to describe and map the strategic management of BPRS belonging to the regional government in North Maluku Province in entering the banking industry era 4.0. Documenting and analyzing the achievements of micro Islamic banks in North Maluku Province entering the digitalization of Islamic banking. This research succeeded in identifying the resources based view and the challenges opportunities of each BPRS. By using strategic management analysis and SWOT (Strength, Weaknessen, Opportunity, and Threat) analysis, the government-owned BPRS is ready to enter the era of digital banking. The two regional government-owned sharia banks have representative facilities, ATMs, digital payment systems, mobile payment applications, competent human resources, extensive service networks on several islands, development of information technology facilities and human resources that are continuously upgraded. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kemampuan BPRS pemerintah daerah di seluruh Indonesia menghadapi peluang dan tantangan era industri bank 4.0. Mengidentifikasi bank syariah milik pemerintah daerah yang memberikan pembiayaan keuangan mikro. Mengklasifikasikan 22 BPRS yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten dan kota dari 167 BPRS yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Melakukan analisis mendalam terhadap dua bank sebagai sampel untuk melakukan analisis yang mendalam. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi resources based view dan peluang tantangan dari masing masing BPRS. Dengan menggunakan analisis manajemen strategis dan analisis SWOT (Strenght, Weaknessen, Opurtunity, and Threat) menghasilkan kesimpulan BPRS milik pemerintah siap memasuki era bank digital. Kedua bank syariah milik pemerintah daerah mempunyai fasilitas yang representative, ATM, sistem pembayaran digital, aplikasi pembayaran mobile, sumberdaya manusia yang kompeten, jaringan layanan yang luas di beberapa pulau, pengembangan fasilitas teknologi informasi dan sumberdaya manusia yang terus diupgrade.

Keywords