Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan (Jan 2017)

SISTEM INSENTIF KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN BERBASIS MASYARAKAT: STUDI KASUS PROYEK RHL KECAMATAN NGLIPAR KABUPATEN GUNUNG KIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

  • Fitri Nurfatriani,
  • Dudung Darusman,
  • Hendrayanto Hendrayanto

DOI
https://doi.org/10.20886/jakk.2006.3.1.43-60
Journal volume & issue
Vol. 3, no. 1
pp. 43 – 60

Abstract

Read online

Masyarakat di Kecamatan Nglipar Kabupaten Gunung Kidul memiliki persepsi yang positif terhadap kegiatan RHL yang ditunjukan dengan tingkat kepentingan yang tinggi terhadap kegiatan RHL berdasarkan persepsi masyarakat. Hal tersbut disebabkan karena masyarakat menerima manfaat berupa manfaat ekonomi dan ekologi. Berbagai manfaat yang dirasakan masyarakat tersebut menunjukkan bahwa masayarak di Kecamatan Nglipar telah memiliki inisiatif yang tinggi dalam kegiatan RHL sehingga perlu disusun suatu sistem insentif RHL sebagai suatu penghargaan bagi masyarakat. Penyusunan rancangan sistem insentif berdasarkan pada tahapan-tahapan: 1). Pengumpulan informasi yang melatar belakangi mata pencaharian masyarakat dan karakteristik sumberdaya alam, 2) Analisis pengaruh ekonomi masyarakat terhadap sumberdaya alam, 3) Identifikasi kebutuhan dan relung insentif, 4) Memilih insentif ekonomi untuk rehabilitasi hutan dan lahan berbasis masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan analisa data dilakukan secara deskriftif disertai perhitungan statistik deskriftif. Tindakan insentif ekonomu untuk RHL yang diplih berdasarkan persepsi masyarakat yaitu: 1) insnentif mata pencaharian berupa pelatihan pemanfaatan SDA berkelanjutan, pelatihan teknik pemanenan yang efisien , pelwtihan pengolahan hasil komoditas RHL (44%) , 2) tindakan finansial berupa dana bantuan pengembangan RHL, target hadiah untuk aktivitas RHL, kompensasi atas aktivitas RHL, kredit lunak untuk kegiatan RHL (43%), 3) hak kepemlikan berupa hak pengelolaan, hak milik (10%), 4) tindakan pasar berupa peningkatan saluran an informasi pemasaran (2%) dan 5) tindakan fiskal berupa subsidi untuk teknologi RHL (1%)

Keywords