PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PESISIR MELALUI PENGUATAN BUDAYA MARITIM DALAM MENGHADAPI PASAR BEBAS MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Abstract

Abstract The role of the people is needed to the achievement of development, because the success of development in a country is how the government determines empowerment models to community. Local government policy in the construction of having partnership with implement measures serious. Furthermore Indonesia will deal with public of the ASEAN economic MEA) on 2016, aimed at as an effort to to increase stability the economy in ASEAN. This gave rise to problems of them how policy as well as the anything that becomes obstacle strengthening for the coastal communities by the provincial governments East Java. The research is the qualitative study to the source of the data in the form of a source of primary and secondary data. Research locations in East Java which includes several districts whose were selected purposively. Primary and secondary data collected through a method of interactive and non interactive and analyzed by using analysis interactive and flows. Required continuity between the local government and communities to the face challenges MEA. Disquiet fishermen when it comes to develop businesses is where marketing their products. The regional government should creating regulations related system resinous warehouse to cut the “tengkulak” a highly lethal businesses fishermen in ensure the availability of business capital for the production of continuing; control the availability of their food needs of the regions and stabilize commodity prices. Keywords: Fishermen, Local Governments, the Asean Economic, Resinous Warehouse Abstrak Peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk tercapainya tujuan pembangunan, karena keberhasilan pembangunan ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat dan pemerintah menentukan model pemberdayaan kepada masyarakatnya. oleh sebab itu, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pembangunan harus dilakukan melalui upaya-upaya yang serius. Lebih lagi Indonesia akan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2016, yang bertujuan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN. Memunculkan masalah diantaranya bagaimana kebijakan serta faktor apa saja yang menjadi kendala penguatan bagi masyarakat pesisir oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan sumber datanya berupa sumber data primer dan data sekunder. Lokasi penelitian di Jawa Timur yang meliputi beberapa kota/kabupaten yang ditentukan secara purposive. Data primer dan sekunder dikumpulkan melalui metode interaktif dan non interaktif serta dianalisis dengan menggunakan analisis interaktif dan mengalir. Diperlukan kesinambungan kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat guna menghadapi tantangan MEA. Keresahan nelayan ketika ingin mengembangkan usaha adalah tempat pemasaran hasil produknya. Pemerintah daerah harus membuat regulasi terkait sistem resi gudang guna memangkas jalur tengkulak yang sangat mematikan hasil usaha nelayan dalam menjamin ketersediaan modal usaha untuk produksi yang berkelanjutan; mengendalikan ketersediaan kebutuhan pangan daerah dan menstabilkan harga komoditi. Kata Kunci: Nelayan, Pemerintah Daerah, Masyarakat Ekonomi ASEAN, Resi Gudang