Pelaksanaan kebijakan zonasi sekolah dan dampaknya terhadap kualitas sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama: Studi kasus di Kabupaten Sleman Yogyakarta

Abstract

Mulai 2017, pemerintah pusat memberlakukan kebijakan zonasi sekolah untuk mengatasi problem ketimpangan kualitas pendidikan di Indonesia. Kebijakan zonasi sekolah diyakini pemerintah pusat mampu mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan antar sekolah dan berkeadilan. Berangkat dari pandangan ideal tersebut, metode studi evaluasi kebijakan digunakan untuk menilai sejauhmana kebijakan zonasi sekolah mampu mencapai tujuannya, yaitu pemerataan kualitas pendidikan antar sekolah. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menyorot sekolah-sekolah negeri ‘favorit’, studi ini memberikan fokus perhatian pada sekolah-sekolah ‘non-favorit’ pada jenjang sekolah menengah pertama di Kabupaten Sleman. Dalam proses evaluasi kebijakan, metode kuantitatif deskriptif digunakan untuk menilai kualitas input sekolah antara sebelum dan sesudah kebijakan zonasi sekolah diterapkan. Penelitin ini menggunakan data dokumen berupa nilai input siswa berbasis nilai akademik siswa pada waktu sebelum dan sesudah kebijakan zonasi sekolah diterapkan. Data dokumen ini kemudian dianalisis menggunakan tahap seleksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Studi ini menemukan bahwa sekolah-sekolah yang menempati rangking 15 terbawah atau ‘non-favorit’, dari sebelum dan sesudah kebijakan zonasi sekolah diterapkan, posisi distribusi input sekolah masih tidak berubah. Starting in 2017, the central government implemented a school zoning policy to address the problem of inequality in the quality of education in Indonesia. The government believes that the school zoning policy can realize an equal and equitable quality of education between schools. Departing from this ideal view, the policy evaluation study method is used to assess the extent to which school zoning policies are able to achieve their objectives, namely equal distribution of education quality between schools. In contrast to previous research, which focused more on 'favorite' state schools, this study focuses on 'non-favorite' schools at the junior high school level in Sleman Regency. In the policy evaluation process, descriptive quantitative methods are used to assess the quality of school input before and after the school zoning policy is implemented. This research uses document data in the form of student input scores based on students' academic scores before and after the school zoning policy was implemented. This document data is then analyzed using the stages of data selection, presentation, and conclusion. This study found for schools ranked in the bottom 15 'non-favorites' before and after the school zoning policy was implemented, the position of the school input distribution remained unchanged.

Keywords

• kebijakan zonasi sekolah, pemerataan, kualitas pendidikan, sekolah menengah pertama, studi evaluasi kebijakan