Sorot (Oct 2021)
Chain of Custody Implementation on Public Service Administration in Indonesia: A Framework
Abstract
Proses administrasi dapat dilihat melalui proses umum, sedangkan tindakan administratif dapat dilihat pada tingkat program tertentu. Chain of custody (CoC), dalam konteks hukum, mengacu pada dokumentasi kronologis atau jejak kertas yang mencatat urutan penahanan, kontrol, transfer, analisis, dan disposisi bukti fisik atau elektronik. Dalam proses layanan, CoC berfungsi untuk melacak dokumen layanan atau jejak dokumen sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Dalam pelayanan publik, kegiatan administrasi dilakukan untuk mengendalikan upaya instansi pemerintah agar tujuannya tercapai. Makalah ini bertujuan untuk mengkaji penerapan CoC dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Berdasarkan pendekatan kuasi-kualitatif yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa penerapan CoC dalam penyelenggaraan pelayanan publik dapat memberikan kerangka kerja yang berguna untuk memahami dan meningkatkan upaya pengurangan masalah administrasi dalam pelayanan publik. Administrative processes can be seen through a general process, while administrative action can be examined at a certain program level. Chain of custody (CoC), in the context of law, refers to chronological documentation or paper traces that record the sequence of detention, control, transfer, analysis, and disposition of physical or electronic evidence. In the service process, the CoC serves to track service documents or document traces according to the procedures specified. In public services, administrative activities are carried out to control the efforts of government agencies so that their objectives are achieved. This paper aims to examine the application of CoC to the administration of public services in Indonesia. Based on the quasi-qualitative approach taken, it was produced that the application of CoC to the administration of public services can provide a useful framework for understanding and improving efforts to reduce administrative problems in public services.
Keywords