Yurispruden (Jun 2020)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KELUARGA JENAZAH YANG TERKENA DAMPAK COVID-19 ATAS PENOLAKAN PEMAKAMAN

  • Fitria Dewi Navisa

DOI
https://doi.org/10.33474/yur.v3i2.6745
Journal volume & issue
Vol. 3, no. 2

Abstract

Read online

ABSTRACT       A funeral is a community need which is also the responsibility of the government because it considers Article 34 paragraph (3) of the 1945 Republic of Indonesia Constitution. . Researchers will use certain legal protection theories as a basis for analyzing them. The research method is normative juridical. This study uses 4 kinds of approaches, namely the statutory approach, the conceptual approach, and the case approach. This research is a descriptive analysis, descriptive means an attempt to express the symptoms in full in the aspects being investigated to make it clear the conditions and conditions. In the current situation of the COVID 19 pandemic, the family/heirs of the corpses of positive patients of COVID 19 who was denied his funeral could file a lawsuit in court with the demands of PMH (submit Onrechmatige Daad) and request for restitution in the Court that could detail the Immune losses suffered by the victim. Keywords: Funeral Rejection, Covid's Body 19. ABSTRAK Pemakaman merupakan kebutuhan masyarakat yang juga menjadi tanggung jawab pemerintah, karena menimbang Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Untuk menjamin terselenggaranya pelayanan umum dan pelayanan kesehatan maka disediakan pengadaan tempat (tanah) yang menjamin untuk pelaksanaan kepentingan umum tersebut. Peneliti akan mempergunakan teori perlindungan hukum tertentu sebagai landasan untuk menganalisanya. Metode penelitian bersifat yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan 4 macam pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, deskriptif berarti usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap di dalam aspek yang diselidiki agar jelas keadaan dan kondisinya. Dalam situasi pandemi Covid 19 sekarang keluarga/ahli waris dari jenazah pasien positif Covid 19 yang ditolak pemakamannya dapat mengajukan gugatan di Pengadilan dengan tuntutan PMH (Onrechmatige Daad) dan pengajuan permohonan restitusi di Pengadilan yang bisa merinci kerugian Immateriil yang dialami korban. Kata Kunci : Penolakan Pemakaman, Jenazah Covid 19.

Keywords