THE URGENCY OF GEOGRAPHICAL INDICATION AS A LEGAL PROTECTION INSTRUMENT TOWARD TRADITIONAL KNOWLEDGE IN INDONESIA

Abstract

ABSTRACT Traditional knowledge products characterized by geographical conditions are economically and spiritually valuable assets for the people of the area. Potential misleading of geographical indication goods requires a legal instrument that provides protection. Geographical Indication (GI) is one of the instruments of intellectual wealth that has its own characteristics. This study aims to examine the regulations of GeograpicaI Indication in the national and international levels, the implications of geographical indications for stakeholders and the ideal form of setting geographical indications in Indonesia. This study uses normative juridical methods and comparative studies. The results of the study show that the GI’s regulation applied in Indonesia adheres to a system of merging with brand regulation. The implications of GI’s registration bring a comprehensive impact on the economy and the legitimacy of traditional knowledge. After reviewing the comparison of the protection of geographical indications in Ethiopia and Jamaica, the authors recommend to separate the arrangements for geographical indications with brands (sui generis) Keywords: Traditional Knowledge; Geographical Indication; Protection. ABSTRAK Produk pengetahuan tradisional yang bercirikan kondisi geografis merupakan aset yang bernilai ekonomis dan spiritual bagi masyarakat daerah tersebut. Potensi penyalah gunaan terhadap barang indikasi geografis memerlukan suatu perangkat hukum yang bersifat memberikan perlindungan. Indikasi Geografis (IG) merupakan salah satu instrument kekayan intelektual yang mempunyai ciri khas tersendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan Indikasi geografis di tingkat nasional dan internasional dan implikasi Indikasi geografis terhadap para stakeholder dan bentuk ideal pengaturan IG di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dan studi komparatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan IG yang diterapkan di Indonesia menganut system penggabungan dengan pengaturan merek. Implikasi pendaftaran IG membawa dampak komprehensif pada bidang ekonomi dan alat legitimasi terhadap pengetahuan tradisional. Berdasarkan perbandingan perlindungan Indikasi geografis di Ethiopia dan Jamaika, direkomendasikan untuk memisahkan pengaturan Indikasi geografis dengan merek (sui generis) Kata Kunci: Pengetahuan Tradisional; Indikasi Geographis; Perlindungan.

Keywords

• Traditional Knowledge
• Geographical Indication
• Protection