EKSISTENSI KURIKULUM PESANTREN DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Abstract

Bahasa Indonesia: Sebagai lembaga pendidikan Islam asli Indonesia, pondok pesantren sudah menunjukkan keberhasilan dalam menjaga eksistensi diri. Sejak zaman sebelum merdeka sampai orde reformasi, pesantren semakin diakui keberadaannya dalam perundang-undangan Indonesia, terutama terkait pendidikan. Sebagai lembaga pendidikan Islam, pesantren memiliki unsur kyai, santri, pondok, masjid, metode pembalajaran dan kitab kuning. Variasi pondok pesantren menjadi salafiyah dan khalafiyah. Namun keduanya tetap memakai ketiga metode pembelajaran, yaitu sorogan, bandongan dan wetonan. Kurikulum pesantren merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan, sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan yang mencerminkan pandangan hidup bangsa. Lingkungan kebijakan pendidikan adalah ruang lingkup yang berada pada lingkungan dari sistem pendidikan tersebut, baik terpusat maupun bersifat lokal. Masalah dan agenda kebijakan pendidikan terdiri dari isu-isu yang sedang dibahas serius dalam hubungan domain kebijakan di bidang pendidikan. Sistem dan prosedur perumusan kebijakan pendidikan meliputi fungsi alokasi, fungsi inquiri dan fungsi komunikasi. Kajian metodologi dalam kebijakan pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan pembahasan mengenai subtansi pendidikan itu sendiri. Pondok pesantren –meskipun merupakan model pendidikan asli pribumi- namun dalam dinamikanya selalu tidak dapat lepas dari kebijakan pendidikan secara nasional. English: As a native Islamic educational institution in Indonesia, Pesantren has showed its success in preserving its existentialism. From the colonial period to the reformation period, Pesantren is getting more recognition in Indonesian legal system, particularly in the act of national education. As an Islamic educational institution, Pesantren has several element in its body, such as the kyai (the orthodox teacher), santri (the disciples), pondok, (the dorms), mosque, teaching methods, and kitab kuning (the yellow scriptures). The Pesantren has the salafiyah and khalafiyah as the variants. However, both of them implement the same teaching methods such as sorogan, bandongan, and wetonan. The Pesantren curriculum is a way of achieving educational goals and a direction of education with nation philosophies. The educational policy area in the Pesantren education exists both in national and local level. Issues and policy of education consist of actual problems in educational policy domain. The system and procedure of educational policy making involves several functions, such as allocation, inquiry, and communication. Methodological discourse in educational policy cannot be separated from the discourse of education itself. Pesantren –despite as a native educational system- cannot be separated from the dynamics of national education policy.

Keywords

• pesantren
• combined curriculum
• policy of education