Citizenship: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Mar 2017)
ANALISIS DAMPAK PROGRAM SIMPANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS) TERHADAP MASYARAKAT MISKIN P DI KELURAHAN BANGUNSARI, KECAMATAN DOLOPO, KABUPATEN MADIUN 2014
Abstract
Penelitian ini didasarkan pada program dana bantuan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) di Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. Program ini merupakan program pengurangan kemiskinan dari Pemerintah Pusat sesuai amanat UUD 45 dan Pancasila. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan, evaluasi, dampak penyaluran bantuan, dan hambatan beserta faktor pendukung dilaksanakannya program PSKS di Kelurahan Bangunsari. Perolehan data pada penelitian ini melalui teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi (berupa data kualitatif). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan terbagi atas 4 tahap yaitu, persiapan pelaksanaan, pendataan sasaran penerima, penyebaran undangan penerima dan pengambilan dana bantuan. Evaluasi dilaksanakannya program ini di Kelurahan Bangunsari terdapat 2 hal yaitu 1)ketidaktepatan sasaran penerima bantuan dan 2) keefektifan program ini terkait dengan upaya pengurangan kemiskinan. Dampak dilaksakannya program PSKS ini yaitu (1) dampak jangka pendek terkai tmanfaat program ini terhadap efek kenaikan harga BBM yang diikuti kenaikan kebutuhan bahan-bahan pokok dan (2) dampak jangka panjang terkait lemahnya efek kemampuan program ini dalam upaya pengurangan kemiskinan. Selain itu, ada 2 dampak lain yaitu, (1) dampak positif terkait dengan manfaat program bantuan dana ini sebagai pemenuhan kebutuhan mendesak masyarakat karena naiknya harga BBM yang diikuti oleh kenaikan harga bahan pokok. dan (2) dampak negative terkait dengan munculnya sifat ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah yang memunculkan kecemburuan social terhadap penerima bantuan. Hambatan dilaksanakannya program ini adalah permasalahan tepat dan tidak tepatnya program dan faktor pendukungnya adalah kooperatif semua komponen masyarakat dan pemerintah Kelurahan (juga Kecamatan, Polsek dan Koramil).
