Inkonstitusionalitas Sistem Unbundling dalam Usaha Penyediaan Listrik

Abstract

Fungsi negara tidak hanya sebagai regulator (pengatur) dan umpire (wasit), namun juga berfungsi sebagai provider (penyedia) dan entrepreneur (pengusaha). Oleh karena itu, sudah seharusnya negara terlibat langsung dalam usaha penyediaan listrik untuk kepentingan umum bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945. Usaha penyediaan listrik untuk kepentingan umum dengan unbundling system yaitu terpisahnya antara usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan listrik, telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, bertanggal 15 Desember 2004. Namun kemudian adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149/PUU-VII/2009, bertanggal 30 Desember 2010, justru dipandang sebagai peluang dibolehkannya kembali sistem unbundling dalam usaha penyediaan listrik sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistirkan. Hal tersebut kemudian mendorong diajukannya kembali permohonan pengujian terhadap ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009. Melalui Putusan Nomor 111/PUU-XIII/2015, bertanggal 14 Desember 2016, Mahkamah Konstitusi pun menegaskan bahwa unbundling dalam usaha penyediaan tenaga listrik adalah tidak sesuai dengan konstitusi. The function of the state is not only as a regulator and referee, but also serves as provider and entrepreneur. Therefore, the state should be directly involved in the business of electric providing for the public interest to the greatest prosperity of the people as mandated by Article 33 of the 1945 Constitution. The unbundling system in electric providing for the public interest is the separation between the business of generation, transmission, distribution, and sales. The unbundling system has been declared unconstitutional by the Constitutional Court in Decision Number 001-021-022/PUU-I/2003 dated December 15, 2004. However, the decision of the Constitutional Court Number 149/PUU-VII/2009 dated 30 December 2010, is judged as an opportunity to re-enable the unbundling system in the business of electric providing as stipulated in Article 10 paragraph (2) of Law Number 30 Year 2009 about Electricity. It then encourages the re-submission of the petition for judicial review of the provisions of Article 10 paragraph (2) of Law Number 30 Year 2009. Then, through Decision Number 111/PUU-XIII/2015, dated December 14, 2016, the Constitutional Court confirm that unbundling in the business of providing power electricity for public interest is inconstitutional.

Keywords

• Listrik
• Unbundling
• Mahkamah Konstitusi