Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan (Sep 2014)

KAJIAN PEREDARAN KAYU RAKYAT DI WILAYAH JAWA BAGIAN BARAT

  • Ismatul Hakim,
  • Hariyatno Dwiprabowo,
  • Rachman Effendi

DOI
https://doi.org/10.20886/jpsek.2009.6.1.15-37
Journal volume & issue
Vol. 6, no. 1
pp. 15 – 37

Abstract

Read online

Kayu rakyat sudah menjadi alternatif sumber pemenuhan bahan baku bagi masyarakat dan industri perkayuan, sejalan dengan semakin berkurangnya pasokan kayu dari hutan produksi alam di luar Jawa dan perhutani di Pulau Jawa. Dari sisi pasokan menunjukkan bahwa produksi kayu rakyat di wilayah Jawa Bagian Barat berasal dari Propinsi Banten dan Propinsi Jawa Barat cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut terjadi di wilayah sampel penelitian seperti di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Sukabumi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Propinsi Jawa Barat, pasokan kayu rakyat tahun 2005 mencapai 715.832 m3 diantaranya berasal dari Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Sukabumi dan di Propinsi Banten mencapai 1.035.498 m3 dalam bentuk kayu bulat sebagian besar berasal dari Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Total pasokan kayu rakyat dari wilayah Jawa Bagian Barat untuk tahun 2005 mencapai 1.751.330 m3 . Pasokan kayu rakyat tersebut disalurkan untuk memenuhi permintaan akan kebutuhan bahan baku kayu bulat di wilayah Propinsi Jawa Barat, Propinsi Banten dan Propinsi DKI Jakarta yang pada tahun 2005 mencapai 6.624.003,93 m3 , berarti terdapat kekurangan bahan baku kayu bulat sebesar 4.872.673,93 m3 . Kekurangan bahan baku kayu ini disebabkan oleh menurunnya pasokan kayu dari luar Jawa yang terlihat dari kecenderungan dari beberapa unit industri perkayuan sudah menyerap pasokan bahan baku kayu rakyat. Demikian pentingnya peranan kayu rakyat dalam menghidupi industri perkayuan di wilayah Jawa Bagian Barat memerlukan perhatian para pihak mulai dari hulu sampai hilir seperti pemerintah (pusat dan daerah), BUMN, swasta termasuk LSM untuk mengelola lahan dan hutan rakyat mulai dari dukungan kemudahan, permodalan dan penguatan kelembagaannya.

Keywords