PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN SEBAGAI KONSUMEN JASA DAN FISIOTERAPIS DALAM PELAYANAN FISIOTERAPI MANDIRI DI KOTA SEMARANG

Abstract

Fisioterapi mandiri di kota Semarang masih banyak ditemukan kekurangan antara lain : kelengkapan sertifikat kompetensi, standar pelayanan fisioterapi, standar operasional prosedur, perizinan tempat praktik fisioterapi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen jasa dan fisioterapis dalam pelayanan fisioterapi mandiri di kota Semarang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian deskriptif analitik, data yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan. Populasinya adalah seluruh pasien dan fisioterapi mandiri di kota Semarang, sampel diambil secara non random sampling dengan tipe purposive sampling yaitu seluruh pasien dan fisioterapi mandiri di kota Semarang yang di bagi menjadi empat bagian yaitu Semarang selatan, utara, barat, dan timur. Analisis menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen jasa dan fisioterapis dalam pelayanan fisioterapi mandiri di kota Semarang belum terlaksana dengan baik, dengan ditemukannya bukti - bukti pelanggaran yang di antaranya adalah belum mempunyai sertifikat kompetensi Surat Tanda Registrasi Fisioterapi (STRF), Surat Izin Praktek Fisioterapi (SIPF), dan Surat Izin Kerja Fisioterapi (SIKF), tempat praktik fisioterapi belum berizin resmi, dan di temukannya fisioterapi mandiri yang belum melakukan inform consent dan rekam medis. Hal ini merupakan pelanggaran terutama Undang - Undang No. 36 tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.

Keywords

• fisioterapi mandiri
• pasien
• perlindungan hukum