KEDUDUKAN HUKUM DAN HAK MENGGUGAT ORGANISASI DAN WARGA MASYARAKAT DALAM SENGKETA ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD PASCA PEMBERLAKUAN UU NO 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAH

Abstract

AbstractLaw no. 30 of 2014 concerning Government Administration is a material law that regulates the relationship between the State and citizens where the actions of Government Officials can be tested by the Administrative Court. This is normative juridical legal research, with Data Secunder. This research will analyze the legal position and right to sue organizations and community members regarding the Onrechtmatige Overheidsdaad dispute. The results that both organizations and community members have the right to sue and legal standing which is also regulated in the 2014 Law on Government Administration and other regulations. The 2014 Law is also explicitly aimed at citizens. Second, according to Article 51 paragraph (1) of Law no. 8 of 2011, organizations and community members are included in the applicant category. Third, discretionary policies can also be implemented by PTUN as long as the policy is for the sake of creating good government.Keywords: Legal Position, Right to Sue, Onrechtmatige Overheidsdaad Dispute. AbstrakUndang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Admi­nistrasi Pemerintahan ini merupakan hukum materiil yang mengatur hubungan antara Negara dengan warga negara dimana tindakan Pejabat Pemerintah memungkinkan untuk diuji oleh PTUN. Ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan data sekunder. Penelitian ini menganalisis kedudukan hukum dan hak menggugat organisasi dan warga masyarakat terhadap sengketa Onrechtmatige Overheidsdaad. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik organisasi maupun warga masyarakat memiliki hak menggugat dan legal standing yang juga telah diatur dalam Undang-Undang Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan peratuan lainnya. Secara eksplisit UU tahun 2014 tersebut juga ditujukan kepada warga masyarakat. Kedua, menurut Pasal 51 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2011, organisasi dan warga masyarakat masuk kategori pemohon. Ketiga, kebijakan diskresi juga dapat dilakukan oleh PTUN selama kebijakan tersebut demi terciptanya pemerintahan yang baik.Kata Kunci: Kedudukan Hukum, Hak Menggugat, Sengketa Onrechtmatige Overheidsdaad.