​REFORMASI HUKUM KELUARGA ISLAM TUNISIA PASCA ARAB SPRING: Antara Liberalisme dan Konservatisme ​ ​ (ISLAMIC FAMILY LAW REFORM IN THE POST-ARAB SPRING TUNISIA: Between Liberalism and Conservatism)

Abstract

After the Arab Spring, which was distinguished by the development of liberalism, Tunisia's personal status law became more progressive. This liberalism is exemplified by the enactment of a law permitting Muslim women to marry non-Muslim men. Tunisia's efforts to liberalize Islamic family law appear to be impeded, however, by the rejection of a proposal to change the law on inheritance equality between men and women. The purpose of this study is to examine the liberalism of Islamic family law in Tunisia. Using information media such as news, articles, and other sources, the research utilizes a descriptive-qualitative strategy with a theoretical and fact-based approach. This article argues that tere are at least three reasons for Tunisia's modest liberalization of Islamic family law 1) Avoiding confrontations with secularists as much as possible. 2) Learning from the failure of the 2014 parliamentary general election, which revealed that Tunisians prefer non-religious parties. 3) The idealistic and pragmatic reasons of Ennahdha members. Pasca terjadinya Arab Spring, sistem perpolitikan di Tunisia menjadi lebih demokratis menyebabkan liberalisme pemikiran semakin menguat. Liberalisme tersebut ditunjukan dengan disahkanya undang-undang pernikahan wanita muslimah dengan laki-laki non-muslim. Namun upaya liberalisme hukum keluarga Islam Tunisia tampaknya masih terbatas dengan ditolaknya penyeruan amandemen undang-undang persamaan hukum waris antara laki-laki dan perempuan. Penelitian artikel ini adalah penelitian pustaka (library research). Metode yang penulis gunakan adalah metode deskriptif-kualitatifdengan pendekatan teoritis dan fakta melalui media informasi baik berita, artikel, maupun sumber lainya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terjadinya liberalisme terbatas hukum keluarga Islam di Tunisia disebabkan tiga alasan. 1) Menghindari ketegangan dengan kaum sekuler 2) Belajar dari pengalaman kekalahan dalam pemilihan umum legislatif pada tahun 2014 yang menujukan masyarakat Tunisia cenderung memilih partai yang tidak berbasis agama, 3) Motif idealis dan pragmatis anggota partai Ennahdha].

Keywords

• reformasi hukum
• liberalisme
• hukum keluarga islam
• politik hukum