A Mechanism For Filling Regional Heads Positions In A Democratic Manner According To Pancasila Democracy's Principle After The 1945 Constitution Amendments

Abstract

Abstrak: Tujuan dari penelitan ini yaitu untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengisian posisi kepala daerah secara demokrasi menurut prinsip demokrasi pancasila setelah amandemen UUD 1945. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode normative dengan Pendekatan normatif meliputi asas hukum, sistem hukum, sinkronisasi hukum, dan sejarah hukum. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa adanya perbedaan dengan Sistem Pilkada Langsung yang berlangsung pada tahun 2005 dengan metode pemilihan umum yang demokratis berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, namun ditemukan bahwa sistem ini dapat melemahkan posisi DPRD dan menyebabkan politik yang lebih besar. Dapat dipahami bahwa mekanisme pengisian jabatan Kepala Daerah mengikuti kondisi kebutuhan masyarakat di suatu daerah dan perlu diperhatikan bahwa konstitusi yang diterapkan pada setiap periode mempengaruhi karakter undang-undang yang melaksanakan dan mengatur pemerintahan daerah yang berlandaskan Pancasila. Kerangka dari gagasan Demokrasi Pancasila, berarti bahwa demokrasi bukanlah tiruan dari demokrasi liberal atau lainnya, tetapi lahir secara alami dari nilai-nilai luhur budaya dan suku bangsa Indonesia itu sendiri, dan ditandai dengan sistem organisasi negara yang dijalankan. Baik sistem Pilkada secara langsung maupun tidak langsung tetap sesuai dengan nilai-nilai Demokrasi Pancasila, karena Pancasila sendiri merupakan ideologi terbuka yang artinya hanya mengatur hal-hal yang pokok saja sedangkan pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi sosial politik yang ada. Kata Kunci: Kepala Daerah, Demokrasi Pancasila, Amandemen Abstract: The purpose of this study is to find out how the mechanism for filling the position of regional head in a democratic manner according to the principles of Pancasila democracy after the amendment of the 1945 Constitution. The research method used in this research is using a normative method with a normative approach covering legal principles, legal systems, legal synchronization, and history. law. The results of the study indicate that there is a difference with the Direct Pilkada System which took place in 2005 with a democratic general election method based on the principles of direct, general, free, secret, honest and fair, but it was found that this system can determine the position of the DPRD and cause political the greater one. It can be understood that filling the position of Regional Head follows the conditions of the needs of the community in an area and it should be noted that the constitution applied in each period has the character of the law that implements and regulates regional government based on Pancasila. From the idea of Pancasila Democracy, it means that democracy originates from liberal democracy or others, but is born naturally from the noble values of Indonesian culture and ethnicity itself, and is characterized by the state system that is run. Both the direct and indirect Pilkada system remain in accordance with the values of Pancasila Democracy, because Pancasila itself is an open ideology which means that it only regulates basic matters while its implementation is adjusted to the existing socio-political conditions. Keywords: Regional Head, Pancasila Democracy, Amendment

Keywords

• regional head, pancasila democracy, amendment