Bestuurskunde (Apr 2024)

Political Bondage: Eksistensi Sumber Daya Alam dalam Mendesain Tatanan Politik Elektoral Berbiaya Tinggi di Indonesia

  • Hendy Setiawan

Journal volume & issue
Vol. 4, no. 1

Abstract

Read online

praktik ijon politik dalam perhelatan politik elektoral menjadi ancaman demokrasi yang sampai hari ini masih sangat relatif terbatas dikaji. Hal ini menjadikan minimnya celah bagaimana melihat fenomena pembiayaan politik elektoral yang tinggi dari sudut pandang politik SDA. Selama ini SDA selalu dipandang sebagai objek mati. Namun dalam studi politik SDA, objek tersebut merupakan objek yang tidak netral. Hadirnya sistem ijon politik yang menjadi bagian kecil dari bentuk politik transaksional di dalam ruang demokrasi informal sesungguhnya telah menjadi identitas dan ciri khas politik elektoral di Indonesia. Pada konteks ijon politik inilah kemudian pertukaran peran antara patron menjadi klien dan sebaliknya klien menjadi patron akan terus berulang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metodologi library research. Peneliti mengumpulkan data melalui data sekunder yakni berbagai literatur relevan, mulai dari media, buku, jurnal, pemberitaan, data lembaga formal, dan data-data lainnya yang dipilah sesuai dengan kebutuhan penelitian. Hasil menunjukkan bahwa praktik ijon politik masih sarat dan selalu di mewarnai politik elektoral di Indonesia. Praktik demokrasi informal ini berujung pada tingginya pembiayaan politik elektoral. Menariknya keterlibatan korporasi dalam pendanaan pemilihan umum di luar dana partai politik turut berimbas pada balas budi atas pengelolaan SDA. Terbangunnya praktik politik transaksional dalam ruang informal akan menciptakan tantangan bagi kualitas demokrasi. Lahirnya perilaku koruptif, lemeanya tatanan pemerintahan, politik dinasti-oligarkis, sampai pada melonjaknya pembiayaan politik elektoral. Kesimpulannya ialah praktik ijon politik akan selalu tumbuh dalam ruang demokrasi informal. Perkelindanan sektor publik, elit, dengan swasta akan selalu bertukar peran sebagai patron dan klien sesuai dengan kondisi dan peta politik elektoral di lapangan.

Keywords