DIMENSI EKONOMI POLITIK DALAM KONFLIK TATA KELOLA PERTAMBANGAN (Studi Kasus Surat Keputusan Gubernur Bangka Belitung Tentang Penghentian Sementara Operasional Pertambangan Laut PT Timah, Tbk Tahun 2016)

Abstract

Tujuan studi ini adalah untuk menjelaskan gambaran kontemporer kebijakan tata kelola dan tata niaga pertimahan di Indonesia. Liberalisasi pertambangan timah pasca orde baru membawa dampak negatif bagi lingkungan hidup. Kontrol akses dan keuntungan yang dikuasai oleh jaringan negara bayangan lokal tak memberikan manfaat besar bagi rakyat. Prakondisi ini menjadi dasar aksi resistensi yang menuntut Pemda untuk menghentikan segala aktivitas pertambangan timah laut yang mengancam kehidupan kelompok nelayan. Gubernur mencoba menanggapi positif tuntutan ini dengan menerbitkan regulasi penghentian sementara pertambangan timah laut oleh PT Timah, Tbk. Riset dilakukan dengan melakukan observasi lapangan serta melakukan wawancara bersama pihak-pihak yang terkait dan kompeten memahami berbagai aspek terkait implementasi dan implikasi kebijakan pertimahan di Bangka Belitung. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk menghasilkan analisis deskriptif terkait data-data yang dikumpulkan berdasarkan konstruksi teori dan literatur yang ada. Temuan lapangan mengungkapkan bahwa kebijakan rasional penghentian sementara penambangan gagap implementasi. Aktivitas pertambangan laut yang sempat dihentikan kembali beroperasi. Politik protes dalam upaya melindungi ekosistem laut tempat nelayan mencari nafkah dari ancaman eksternalitas negatif pertambangan sulit berhasil. Hal ini disebabkan oleh aturan hukum dan implementasi regulasi yang tumpang tindih dan saling berbenturan antar pemilik kuasa atas akses kontrol pertimahan. Motif individu dan konflik perebutan akses kontrol tata kelola antar aktor kebijakan ikut mendistorsi upaya penataan pertambangan dan perdagangan timah yang lebih baik. Karenanya dibutuhkan konsistensi dan kekuatan hukum dan politik yang lebih kokoh dalam konteks relasi kuasa untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang selaras, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dalam konteks pertimahan, kajian zonasi, daya dukung daya tampung, valuasi ekonomi antar sektor, perlu segera diselesaikan dengan meminimalisir dominasi penguntungan kepentingan pihak pebisnis semata

Keywords

• Politik ekologis, kebijakan pertimahan, akses ekonomi politik