DUALISME PERATURAN PERCERAIAN DI ACEH: Kontestasi Fatwa dan Hukum Negara

Abstract

The law of divorce in Indonesia comfirmed that a marriage breakdown imposed by a religious court categorized into talak ba'in sugrha, although outside court the husband has divorced his wife with three word divorce.Otherwise, Aceh Ulama Consultative Council (MPU) issued a fatwano 2 of 2015 on talak stating that talak with three talakword spoken at once (talak tiga sekaligus) is categorized as three talak. This research aims to analyze the contestation between the Marriage Law and Fatwa MPU on three times divorce. This article argued that the difference between the fatwa and Indonesian marriage law on the case was caused by several factors. They arethe understanding of divorce law; the different in mazhab of law; the legal approach to divorce; and the differences in legal culture. Abstrak Aturan hukum Perceraian di Indonesia menegaskan bahwa putusnya perkawinan yang dijatuhi Mahkamah Syariyah tergolong talak ba'in sughra meskipun diluar pengadilan suami telah mentalak tiga istrinya. Konsep cerai talak tersebut berbeda dengan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU) yang menegaskan bahwa talak tiga termasuk ba'in kubra baik itu sekali ucap maupun sekaligus. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis kontestasi hukum perceraian antara Undang-Undang Perkawinan dan Fawa MPU Aceh. Hasil penelitian menunju bahwa kontestasi yang terjadi antara undang-undang perkawinan dan fatwa MPU Aceh disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain; Pertama, pemahaman terhadap hukum talak; Kedua, perbedaan pemilihan mazhab hukum; Ketiga, perbedaan pendekatan hukum perceraian; Keempat, perbedaan budaya hukum.

Keywords

• majelis permusyawaratan ulama, cerai talak, fatwa mpu aceh, talak tiga sekaligus.