Upaya Depolitisasi Birokrasi oleh Birokrasi Pemerintah Kota Padang Melalui Pemilu Gubernur Sumatera Barat 2020

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisa dan menggambarkan upaya depolitisasi birokrasi yang dilakukan oleh birokrasi Pemerintah Kota Padang melalui penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Sumatera Barat (Pilgub Sumbar) 2020. Berangkat dari politisasi birokrasi yang dinilai terlalu kuat di Pemerintah Kota Padang pada masa kepemimpinan Walikota Mahyeldi, struktur birokrasi Pemerintah Kota Padang berupaya melepaskan diri dari politisasi birokrasi yang terlalu kental tersebut (mencapai depolitisasi birokrasi) dengan memanfaatkan Pilgub Sumbar tahun 2020 untuk mengganti kepemimpinan Walikota Padang dan melepaskan tekanan politik birokrasi di bawah kepemimpinan Walikota baru, Hendri Septa. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data primer dan sekunder dijadikan sebagai sumber data penelitian. Hasil penelitian menunjukan birokrasi di Pemerintah Kota Padang memberikan dukungan massif kepada Walikota Padang, Mahyeldi, yang mengikuti kontestasi Pilgub Sumbar 2020 berpasangan dengan Audy Joinaldy, diusung oleh koalisi Partai PKS dan PPP. Namun berbeda dengan teori politisasi birokrasi dari B Guy Peters dan Jhon Pierre, yang melihat depolitisasi dari sudut pandang fungsi dari birokrasi yaitu pelayanan publik, penelitian ini justru menemukan bahwa depolitisasi birokrasi juga dapat hadir dari sudut pandang struktur organisasi birokrasi itu sendiri. Penelitian ini juga menemukan bahwa pola hubungan symbiosis mutualisma, patron-client atau rent seeking tidak selalu menjadi motif terjadinya politisasi birokrasi. Namun sebaliknya penelitian ini menemukan bahwa depolitisasi birokrasi sendiri adalah salah satu motif dari keterlibatan birokrasi dalam politik praktis.

Keywords

• politisasi birokrasi
• depolitisasi birokrasi
• pilgub sumbar 2020
• birokrasi