Hambatan Penerapan Konstruksi Berkelanjutan: Perspektif Pemerintah

Abstract

Konstruksi berkelanjutan merupakan cara bagi industri konstruksi menuju tercapainya pembangunan berkelanjutan dengan mempertimbangkan isu-isu sosial, ekonomi, lingkungan dan budaya. Kebijakan untuk menerapkan konstruksi berkelanjutan pada penyelenggaraan infrastruktur masih belum dipahami dengan jelas sehingga mengakibatkan konsep konstruksi berkelanjutan masih sulit diterapkan oleh perencana maupun pelaksana konstruksi infrastruktur. Studi penelitian ini mengidentifikasi kendala-kendala penerapan konstruksi berkelanjutan pada pembangunan proyek infrastruktur di lingkungan sektor Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air, dan Perumahan Permukiman di Provinsi Sulawesi Utara. Pengumpulan data dengan wawancara semi-terstruktur melibatkan 23 orang informan yang berasal dari empat sektor tersebut. Hasil studi menemukan hambatan-hambatan yang merata terjadi pada empat sektor dalam menerapkan kebijakan konstruksi berkelanjutan disepanjang siklus hidup proyek infrastruktur, yaitu: (1) tahap pemograman berkaitan dengan dokumen renstra dan identifikasi hambatan, (2) tahap perencanaan teknis berkaitan dengan pemahaman teknis dan kompetensi penyedia jasa, (3) tahap pelaksanaan konstruksi berkaitan dengan konsultan ahli, kompetensi penyedia jasa, dan teknologi konstruksi hijau, (4) tahap pemanfaatan berkaitan dengan sosialisasi, promosi dan edukasi, (5) tahap pembongkaran berkaitan dengan mekanisme dan ketersediaan sumber daya. Hasil studi menyediakan informasi berbasis akademik bagi pemerintah dalam upaya meminimalisir hambatan penerapan kebijakan konstruksi berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Keywords

• konstruksi berkelanjutan, siklus hidup proyek, infrastruktur