Kajian Kebijakan, Peraturan, Kelembagaan yang Mendukung Penerapan Land Value Capture di Free Trade Zone Dompak, Kota Tanjungpinang

Abstract

Penerapan Land Value Capture (LVC) di Free Trade Zone (FTZ) Dompak terhambat oleh peraturan LVC belum tersedia di Indonesia. Belajar dari pengalaman internasional yang disesuaikan dengan kondisi FTZ Dompak saat ini yang masih dalam tahap pembangunan, penerapan LVC perlu didukung melalui peraturan, kebijakan, dan kelembagaan dari segi kesesuaian rencana tata ruang, dukungan pengadaan lahan, maupun kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan, peraturan, kelembagaan yang mendukung penerapan LVC di FTZ Dompak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang digunakan berupa data wawancara dan telaah dokumen kebijakan peraturan. Analisis yang digunakan berupa analisis isi terarah. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1) Rencana pengembangan kawasan FTZ Dompak telah terintegrasi dengan rencana tata ruang, hal tersebut dapat memberi jaminan bagi investor dalam berinvestasi; 2) BP tidak leluasa dalam mengelola aset dikarenakan belum memperoleh Hak Pengelolaan Lahan (HPL); 3) Meskipun saat ini belum ada keterlibatan badan usaha dalam pembangunan infrastruktur, FTZ Dompak telah menunjukan kelayakan secara finansial dan kesiapan dalam menerapkan skema Kerjasama Pembiayaan Badan Usaha (KPBU) khususnya pada kawasan prioritas Blok F (Industry Halal).

Keywords

• free trade zone (ftz) dompak, kpbu, land value capture, pengadaan lahan, rencana tata ruang, land value capture